Dasar Hukum :

1. Undang – Undang Nomor  : 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri
2. Undang – Undang Nomor : 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
3. Undang – Undang Nomor : 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
4. Undang – Undang Nomor : 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor : 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
5. Peraturan Pelaksanaan Nomor : 37 Tahun 2007 Tentang Aturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor : 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
6. Peraturan Pelaksanaan Nomor : 102 Tahun 2012 Tentang Perubahan PP Nomor : 37 tahun 2007 Tentang aturan pelaksanaan UU Nomor : 23 Tahun 2006
7. Peraturan Presiden Nomor : 112 Tahun 2013 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor : 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis NIK Secara Nasional
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor : 19 Tahun  2010  Tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil 
9. Permendagri Nomor : 19 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendokumentasian Hasil Pendafataran Penduduk dan Pencatatan Sipil
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur  Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia  Nomor : 36 Tahun  20I2 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan , Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan  
11. Perpres Nomor : 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
12. Perda Nomor : 03 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
13. Perwali Nomor : 16 Tahun 2009 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

Persyaratan Pelayanan  :

Ø  Pemohon membawa KK dan KTP asli beserta foto copinya

Sistem Mekanisme dan Prosedur sebagai berikut  :

Ø  Penduduk mengajukan berkas kepada petugas

Ø  Berkas diverifikasi dan distempel legalisir

Ø  Kasubbag/Kabid menandatangani berkas

Ø  Penyerahan berkas legalisir kepada pemohon  

Jangka Waktu :

 1 - 3 Jam ( Sesuai banyak antrian )

Biaya/ Tarif  :

Gratis / Tidak dipungut Biaya