Dasar Hukum :

1. Undang – Undang Nomor  : 01 Tahun 1974  Tentang Perkawinan.
2. Undang – Undang Nomor : 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
3. Undang – Undang Nomor : 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor : 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
4. Peraturan Pelaksanaan Nomor : 37 Tahun 2007 Tentang Aturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor : 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
5. Peraturan Pelaksanaan Nomor : 102 Tahun 2012 Tentang Perubahan PP Nomor : 37 tahun 2007 Tentang aturan pelaksanaan UU Nomor : 23 Tahun 2006.
6. Peraturan Presiden Nomor : 112 Tahun 2013 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor : 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis NIK Secara Nasional.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor : 19 Tahun  2010  Tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
8. Permendagri Nomor : 19 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendokumentasian Hasil Pendafataran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
9. Perpres Nomor : 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
10. Perda Nomor : 03 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Administrasi KependudukanPerwali Nomor : 16 Tahun 2009 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Persyaratan Pelayanan :

1. Perceraian wajib dilaporkan oleh  penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 ( enampuluh )  hari kerja sejak penetapan pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan atau MA yang memperoleh kekuatan hukum tetap,
2. Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud dengan persyaratan sebagai berikut :
3. Penetapan Pengadilan  Negeri/Tinggi dan atau MA
4. Kutipan akta perkawinan suami/istri asli
5. Foto copy KK dan KTP suami /  istri
6. Fotocopy KTP pelapor
7. Foto copy KTP 2 orang saksi

Sistem Mekanisme dan Prosedur sebagai berikut :

Jangka Waktu :

 14 hari kerja

Biaya :

Gratis