Akta Kematian

Dasar Hukum :

  1. Undang – Undang Nomor  : 01 Tahun 1974  Tentang Perkawinan 
  2. Undang – Undang Nomor : 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
  3. Undang – Undang Nomor : 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
  4. Undang – Undang Nomor : 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor : 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
  5. Peraturan Pelaksanaan Nomor : 37 Tahun 2007 Tentang Aturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor : 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
  6. Peraturan Pelaksanaan Nomor : 102 Tahun 2012 Tentang Perubahan PP Nomor : 37 tahun 2007 Tentang aturan pelaksanaan UU Nomor : 23 Tahun 2006
  7. Peraturan Presiden Nomor : 112 Tahun 2013 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor : 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis NIK Secara Nasional
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor : 19 Tahun  2010  Tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil 
  9. Permendagri Nomor : 19 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendokumentasian Hasil Pendafataran Penduduk dan Pencatatan Sipil
  10. Perpres Nomor : 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
  11. Perda Nomor : 03 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
  12. Perwali Nomor : 16 Tahun 2009 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

Persyaratan Pelayanan :

  1. Setiap Kematian penduduk wajib dilaporkan oleh Ketua RT setempat/ Keluarga  kepada instansi pelaksana paling lambat 30 ( tigapuluh ) hari kerja sejak tanggal kematian .
  2. Pencatatan Kematian sebagaimana dimaksud dilaksanakak setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

Ø  Surat Keterangan Kematian dari Rumah sakit/ Dokter/ Paramedis

Ø  Surat Keterangan Kematian dari lurah setempat

Ø  Fotocopy kutipan akta nikah/ akta perkawinan

Ø  KK dan KTP yang meninggal

Ø  Fotocopy kutipan akta kelahiran yang meninggal dunia

Ø  Fotocopy kewarganegaraan/ ganti nama yang meninggal ( apabila ada )

Ø  Menyertakan fotocopy KTP 2 ( dua ) orang saksi kematian yang masih berlaku

Ø  KTP Pelapor yang masih berlaku 

Sistem Mekanisme dan Prosedur sebagai berikut :

Jangka Waktu :

14 hari kerja

Biaya :

Gratis

Sambutan Kepala Dinas
Puji dan syukur patutlah dipanjatkan kepada Allah SWT. yang telah memberikan tetesan pengetahuan dan sedikit penguasaan atas teknologi informasi sehingga Kabupaten Kuantan Singingi dapat meluncurkan laman kuansing.go.id sebagai media informasi dan komunikasi pembangunan Kabupaten Kuantan Singingi dan Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan “Pemerintah Kabupaten/kota berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, yang dilakukan oleh bupati/walikota dengan kewenangan meliputi pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan berskala Kabupaten/kota”, saya sungguh menyambut baik upaya ini sebagai bagian dari usaha untuk menyediakan informasi mengenai Administrasi Kependudukan bagi masyarakat yang oleh karena perkembangan teknologi informasi tidak harus datang ke Kuantan Singingi untuk mengetahui berbagai hal di Kuantan Singingi namun cukup dengan berselencar dalam dunia maya maka berbagai pihak yang berkepentingan dengan informasi kependudukan di Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi dalam berbagai segi, dapat terus di akses dimanapun berada.