Administrasi Penduduk Pindah

Klasifikasi :

  • Dalam satu desa/kelurahan ;
  • Antar satu desa/Kelurahan dalam satu Kecamatan ;
  • Antar Kecamatan dalam satu Kabupaten/Kota ;
  • Antar Kabupaten/Kota dan Antar Propinsi ;
  • Pindah Datang WNA dalam satu Kota;
  • Pindah Datang WNA Antar Kota atau Antar Propinsi ;

Syarat-syaratnya adalah :

  • Surat Pengantar Pindah Kelurahan ;
  • KK asli ;
  • KTP asli ;
  • Dokumen peristiwa kependudukan dan peristiwa penting pendukung lainnya ;
  • Masa berlaku dan lama waktu penyelesaian :

-       Masa berlaku SKP : 30 ( tiga puluh ) hari kerja.

Prosedur :

Dalam Satu Kelurahan

  • Penduduk datang ke Kelurahan dengan membawa persyaratan ;
  • Kepala Kelurahan/ Kasi Pemerintahanmenerbitkan Surat Keterangan Pindah  (SKP);
  • Pada saat SKP diserahkan oleh Kelurahan ;
  • KTP yang bersangkutan dibawa pemohon  untuk diserahkan  kepada Kecamatan  ;
  • Kemudian memproses KTP dan KK dengan alamat baru ;
  • Pemohon  meneruskan berkas permohonan KK dan KTP ke Kecamatan dan menyerahkan SKP ke Tempat Pencatatan Data Kependudukan (TPDK) ;
  • Kecamatan memproses penerbitan KK dan KTP dari Kelurahan .
  • Apabila data pemohon kena validasi ( terhapus  ) maka diklarifikasi di Disdukcapil
  • Petugas menyerahkan KK dan KTPAntar Desa/Kelurahan dalam Satu Kecamatan.

 

Desa/Kelurahan Asal.

Penduduk datang ke Kelurahan dengan membawa persyaratan ;

  • Kepala Kelurahan/ Kasi Pemerintahan menerbitkan Surat Keterangan Pindah (SKP) dan menyerahkan kepada penduduk untuk dilaporkan ke daerah tujuan.
  • Pada saat SKP diserahkan oleh Kelurahan kepada penduduk, KTP yang bersangkutan dilampirkan untuk diserahkan kepada Disdukcapil.

Kelurahan Tujuan

  • Penduduk melapor ke Kelurahan dengan menyerahkan  Fotocopy SKP dari daerah asal   ;
  • Kepala Kelurahan Menerbitkan Pengantar Permohonan KK dan KTP  ;
  • Petugas Kecamatan memproses penerbitan KK dan KTP;
  • Petugas menyerahkan KK dan KTP kepada pemohon

 

Antar Kecamatan dalam Satu Kota.

Kecamatan Asal

  • Penduduk datang ke Kelurahan dengan membawa persyaratan ;
  • Kepala Kelurahan / Kasi Pemerintahanmenandatangani Surat Pengantar Pindah   ;
  • Camat menerbitkan SKP dan menyerahkan kepada penduduk untuk dilaporkan ke daerah tujuan.

Pada saat SKP diserahkan oleh kecamatan kepada pemohon  ;

  • KTP yang bersangkutan  diserahkan kepada Kecamatan tujuan
  • SKP sebagai pengganti KTP selama KTP baru belum diterbitkan

 

Kecamatan Tujuan

  • Penduduk melapor ke Kelurahan dengan menyerahkan SKP dari daerah asal
  • Kepala Kelurahan menandatangi formulir Permohonan KK dan KTP  
  • Petugas Register mencatat registrasi pindah datang dan mengambil KK dan KTP asli
  • Petugas Kecamatan menerbitkan  permohonan KK dan KTP
  • Petugas menyerahkan KK dan KTP kepada pemohon

 

Antar Kota dan antar Propinsi.

Kota / Propinsi asal

  • Penduduk datang ke kelurahan dengan membawa persyaratan;
  • Kepala kelurahan / Kasi Pemerintahan menandatangani surat pengantar pindah antar kota/prop;
  • Petugas Register kelurahan menunjukan surat pengantar pindah, formulir permohonan pindah WNI dan berkas permohonan KK bagi yang tidak pindah;
  • Petugas Disduk capil mengambil KK dan KTP pemohon
  • Petugas Disdukcapil mencetak SKP dan bio data penduduk
  • Ka. Disdukcapil menandatangani SKP dan bio data
  • Petugas menyerahkan  SKP  dan bio penduduk  kepada penduduk untuk dilaporkan ke daerah tujuan, serta menerbitkan KK bagi yang tidak pindah.
  • KTP dan KK yang bersangkutan dirusak oleh Disdukcapil;

 

Waktu Penyelesaian :

14 hari kerja

Besarnya Biaya retribusi :

GRATIS

Sambutan Kepala Dinas
Puji dan syukur patutlah dipanjatkan kepada Allah SWT. yang telah memberikan tetesan pengetahuan dan sedikit penguasaan atas teknologi informasi sehingga Kabupaten Kuantan Singingi dapat meluncurkan laman kuansing.go.id sebagai media informasi dan komunikasi pembangunan Kabupaten Kuantan Singingi dan Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan “Pemerintah Kabupaten/kota berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, yang dilakukan oleh bupati/walikota dengan kewenangan meliputi pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan berskala Kabupaten/kota”, saya sungguh menyambut baik upaya ini sebagai bagian dari usaha untuk menyediakan informasi mengenai Administrasi Kependudukan bagi masyarakat yang oleh karena perkembangan teknologi informasi tidak harus datang ke Kuantan Singingi untuk mengetahui berbagai hal di Kuantan Singingi namun cukup dengan berselencar dalam dunia maya maka berbagai pihak yang berkepentingan dengan informasi kependudukan di Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi dalam berbagai segi, dapat terus di akses dimanapun berada.